PAPUA-- Akar
Masalah Integrasi Papua tahun 1962, rekayasa kepentingan Amerika dan
Indonesia tanpa mekanisme, one man one vote (satu orang satu suara).
PT Freeport-McMoRan
Copper & Gold Inc, masuk tahun 1967, sebelum status Papua resmi
masuk Indonesia di dewan PBB tahun 1979. Selama 45 tahun integrasi tidak
membawa kemajuan bangsa Papua.
Dewasa
ini, ada gejala proses genosida (punahisasi) etnis Papua secara
terselubung (HIV/AIDS, terjadi melalui alcohol, KB, Otsus Papua dll)
maupun konfrontasi antara rakyat dengan pihak militer Indonesia.
(Lihat misalnya buku yang ditulis oleh Sendius Wonda, Tenggelamnya Ras Melanesia, Penerbit : Deiyei, Jogja, 2008).
Sebab
proses integrasi penuh rekayasa dan manipulasi antara Indonesia dan
Amerika (baca: John F Kennedy dan Soekarno). Diawali dialog pertemuan
100 tokoh Papua yang dipimpin Tom Beanal (kini ketua PDP) dengan
Presiden BJ. Habibi pada tanggl 26 Februari 1999 dan puncaknya Kongres
Papua ke II, yang didanai 1 Milyar oleh Presiden Gus-Dur. Kongres ini
diadakan di Jayapura, tgl. 29 Mei s/d 4 Juni 2000, dan dihadiri ribuan
orang diantaranya 501 peserta yang mempunyai hak suara.
Kongres
meminta perhatian atas empat kenyataan de facto: 1. bahwa pada tahun
1961 Bangsa Papua sudah diberikan kedaulatan; 2. bahwa Bangsa Papua
tidak terwakili sewaktu New York Agreement ditetapkan pada tahun 1962;
3. bahwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 bercacat hukum
dan dilaksanakan disertai intimidasi dan penindasan; 4. bahwa ada
sejarah pelanggaran HAM selama 38 tahun terakhir ini yang tidak pernah
ditangani secara hukum. Memang ada sesuatu benar dari Gus-Dur, hal-hal
simbolik bukan essensi bernilai cultural Papua harus dihargai karena
keunikannya, tetap dibiarkan oleh negara, simbol-simbol cultural yang di
zaman Gus-Dur di bolehkan orang Papua memakainya, sekarang dianggap
haram dan subversip..(admin)