49 TAHUN MILITER PAPUA BERMARKAS DI HUTAN BELANTARA PAPUA AKIBAT PERLAKUAN UNTEA 1 MEI 1963

NEWS - Kami orang papua (melanesian) Membatah, penyerahkan Papua kedalam NKRI oleh UNTEA tanpa mendapatkan persetujuan Rakyat Papua Barat 1 Mei 1963 . 

Papua Barat sudah disiapkan Belanda menjadi satu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Buktinya, Pembentukan Dewan Papua dan atribut kenegaraannya oleh para pendahulu kita telah disetujui oleh pemerintah Belanda. Secara De Factonya Papua Barat sudah merdeka sendiri sejak 1 Desember1961.

Tetapi sesuai surat keputusan resmi dari Ir. Soekarno, Amerika Serikat membantu Indonesia dalam Aneksasi Papua Barat.Tepatnya pada tanggal 1 mei 1963 Papua Barat di serahkan ke Indonesia dari UNTEA pemerintahan sementara PBB di Papua Barat mulai saat itulah Papua Barat diambil oleh Indonesia dengan bantuan Amerika serikat dan PBB. Rakyat Papua Barat yang memiliki tanah Papua harus dihargai dalam upaya penentuan nasipnya sendiri. Mereka berhak untuk menentukan masa depannya sendiri.Tetapi Belanda, Amerika, Indonesia sepakat New York Agreement tidak dihargai. Begitu juga penyerahan Papua Barat oleh UNTEA Kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 tanpa persetujuan Rakyat Papua Barat.

Dan perjanjian Belanda kepada Indonesia bahwa Papua Barat di jaya selama 25 Tahun saja oleh Indonesia tetapi NKRI Sudah lewat batas tahun lagi hingga 2012, maka itu NKRI di sebut Negara Melanggar hak asasi manusia (HAM) terbesar, negara teroris dan negara Pencuri hasil kekayaan Alam kandungan tembaga, emas dan ikutan tambang lainnya di tanah Papua.

Rakyat Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri untuk mencapai kemerdekaan penuh bukan Otonomi, UP4B, dan Federasi. Karena Papua Barat telah lama merdeka tertanggal 1 Desember 1961 maka itu segera dikembalikan kedaulatan Rakyat kepada Rakyat Papua Barat dalam tahun 2012 ini saja, sebab :

 a. Papua Barat telah mendapat pengakuan yang sah dan hari bersejarah bagi Bangsa Melanesia di tanah Papua Barat tertanggal 26 Pebruari 1999 di Jakarta oleh BeliauYusup Baharudin Habibie Presden R.I.

 b. Papua Barat mendapat surat pernyataan kemerdekaan pengakuan resmi tertanggal 31 Desember 1999 sampai dengan 2 Januari2000 di Port Numbay Papua Barat diberikan oleh BeliauGusdur.

c. Wakil SekjenUrusan HAM PBB HINA JILANI injak kakinya di Tanah Papua Port Numbay tertanggal 8 Juni 2007 untuk melihat sendiri dari dekat dan memberikan Pengakuan Resmi terhadap berbagai bentuk pelanggaran berat HAM yang dilakukan TNI-POLRI. Tetapi NKRI Lewat batas melanggar hukum dan HAM Nasional dan Internasional yang telah dimulai sejak tanggal 1 Mei 1963 sampai pada saat ini 2012.

Admin. 

PAPUA-- Akar Masalah Integrasi Papua tahun 1962, rekayasa kepentingan Amerika dan Indonesia tanpa mekanisme, one man one vote (satu orang satu suara).

PT Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, masuk tahun 1967, sebelum status Papua resmi masuk Indonesia di dewan PBB tahun 1979. Selama 45 tahun integrasi tidak membawa kemajuan bangsa Papua.

Dewasa ini, ada gejala proses genosida (punahisasi) etnis Papua secara terselubung (HIV/AIDS, terjadi melalui alcohol, KB, Otsus Papua dll) maupun konfrontasi antara rakyat dengan pihak militer Indonesia.
(Lihat misalnya buku yang ditulis oleh Sendius Wonda, Tenggelamnya Ras Melanesia, Penerbit : Deiyei, Jogja, 2008).

Sebab proses integrasi penuh rekayasa dan manipulasi antara Indonesia dan Amerika (baca: John F Kennedy dan Soekarno). Diawali dialog pertemuan 100 tokoh Papua yang dipimpin Tom Beanal (kini ketua PDP) dengan Presiden BJ. Habibi pada tanggl 26 Februari 1999 dan puncaknya Kongres Papua ke II, yang didanai 1 Milyar oleh Presiden Gus-Dur. Kongres ini diadakan di Jayapura, tgl. 29 Mei s/d 4 Juni 2000, dan dihadiri ribuan orang diantaranya 501 peserta yang mempunyai hak suara.

 Kongres meminta perhatian atas empat kenyataan de facto: 1. bahwa pada tahun 1961 Bangsa Papua sudah diberikan kedaulatan; 2. bahwa Bangsa Papua tidak terwakili sewaktu New York Agreement ditetapkan pada tahun 1962; 3. bahwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 bercacat hukum dan dilaksanakan disertai intimidasi dan penindasan; 4. bahwa ada sejarah pelanggaran HAM selama 38 tahun terakhir ini yang tidak pernah ditangani secara hukum. Memang ada sesuatu benar dari Gus-Dur, hal-hal simbolik bukan essensi bernilai cultural Papua harus dihargai karena keunikannya, tetap dibiarkan oleh negara, simbol-simbol cultural yang di zaman Gus-Dur di bolehkan orang Papua memakainya, sekarang dianggap haram dan subversip..(admin)

Belum Bicara, Dominikus Tekege Langsung Ditembak

JUBI --- Bermaksud mengingatkan kepada pimpinan PT Modern Widya Technical (MWT) agar tidak mengambil material berupa batu dan tanah di Tabei, Kampung Okomo-Ugiya, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, salah satu warga setempat, Dominikus Tekege diberondong peluru, Selasa (4/10) pagi.

Menurut keluarga korban, pengambilan material oleh perusahaan sudah melewati tapal batas sebagaimana disepakati dan atau 

diijinkan pemerintah daerah. “Sudah beberapa kali kami kasih tau supaya perusahaan itu jangan ambil material di sebelahnya. Tapi rupanya mereka pasang polisi jaga di situ. Tadi, Dominikus Tekege pergi ingatkan kepada perusahaan itu, tapi dia malah ditembak,” tutur salah satu kerabat korban.

Belum diketahui secara persis kronologis kejadiannya, namun salah satu sumber menyebutkan bahwa ketika pemuda berusia 20 tahun itu mendatangi lokasi pengambilan material, disambut dengan tembakan. “Dominikus dikagetkan dengan tembakan, padahal dia belum juga bicara dengan pihak perusahaan,” katanya.

Pelaku penembakan diduga oknum anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Deiyai. Kapolsek Tigi dan Kapolres Paniai belum memberikan keterangan terkait kejadian itu.

Terkena tembakan di betis bagian kanan, korban langsung dilarikan ke RSUD Paniai, Madi. Hingga saat ini korban masih mendapat perawatan intensif. (Jubi/Markus)

Sebelum kita membahas tentang OPM kita lebih baik membahas tentang papua, yang dulu disebut irian barat, cek it dot

irian barat adalah sebuah wilayah  paling timur dari Indonesia<<<, yang sebagian pulau nya, memiliki sumber daya alam yang sangat sangat sangat sangat sangat melimpah, harus bnyak,,,,,,,,  sehingga membuat alam papua menjadi terkenal sampai manca negara, sampek sampek amerika aja buat pabrik atau apa, saya juga gak tahu pokok nya itu mengeruk emas dari bumi cendrawasih, 

tw gak temen temen, kata kata nya ni, gosip yang beredar  hampir 70% pendapatan amerika serikat itu dari PT, ini lohh, gila gak, sebuat PT, pengeruk emas aja bisa membuat negara menjadi adikuasa, tapi aneh nya, rakyat papua yang notabene sebagai penduduk asli sana, kok malah jauh dari kata sejahtra, aneh ya????????

udah ahh, gak usah ngobrolin PT, emas itu, gak bakalan abis abis nya dan gak bakalan bisa mensejahterakan rakyat papua, keran Pemerintah sendiri atau ibarat kan orang tua nya sendiri aja kayak nya gak peduli,,, kasiannnn ya papua?????

lanjut,,,,,

nah temen temen pasti masih ingat kan? berapa tahun belanda menjajajh INDONESIA? hayoooo masak lupa, pasti gak pernah belajar sejarah ya,,,, katrokkkkk

hahaha 350 tahun,, lama juga ya,,,, wkwkwkwkwkwkwk,, nah belanda dulu masuk ke INDONESIA ingin mencari rempah rempah, karena belanda belum tahu papua, coba dulu belanda tahu papua, pasti buku sejarahnya di ganti, hahahahaha

dan asalkan anda tahu kalau dulu belanda tidak menjajah INDONESIA mungkin papua bukan bagian dari NKRI ingat itu,,,, jadi terimakasih ya ama belanda yang udah ngasih hadia ama NKRI sebuah kado yang sangat berharga, hahahahahah

oh ya temen temen inget kan kalau 17 agustus 1945 itu proklamasi lohhhhhh,,,, tapi aneh nya belanda dulu masih belum mengakui kalau papua itu bagian NKRI,, knapa coba ????? pasti udah tahu semua temen temen ku ini, hahahashah

nah jadi INDONESIA langsung ingin merebut papua melalui jalur diplomatis maupun jalur perang,

nahhhh akhir nya pada tahun nah pada tahun 1969 PAPUA resmi menjadi bagian NKRI lewat PEPERA (penentuan pendapat rakyat papua) yang di setujui PBB, horeeee, jadi kemerdekaan indonesia bukan tahun 1945 tapi 1969 karena saat ini papua bagian dari NKRI, hahahaha

ehhhhhh tw gak kalu PEPERA itu katanya dilaksanakan tidak adil, penuh diskriminasi, dari INDONESIA loh,,,, hahahahaha mungkin cuma gosip aja ya,,,,

Temen temen ayo sekarang kita bahas tentang Organisasi Papua Merdeka ( OPM )

 OPM adalah sebuah gerakan separatis yang di lakukan oleh warga lokal papua yang menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI " merdeka ",

OPM ditengarai sering melakukan aksi kekerasan dan melakukan penyerangan bersenjata terhadap warga sipil termasuk TNI dan Polri di berbagai wilayah Papua untuk menciptakan ketidakstabilan. Pemerintah menurunkan TNI dan Polri untuk melakukan penumpasan terhadap gerombolan OPM yang sudah sangat meresahkan warga.

dan ini sejarah OPM nya

Pada mulanya OPM didirikan di Manokwari pada Februari 1965, tepatnya di Sanggeng pada rumah keluarga Watofa, pertemuan ini dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Manokwari seperti kepala suku Arfak, Lodwik Mandacan, Barent Mandacan, Kepala Kepolisian Papua Mr. John Jambuani, Komandan PVK Mr. Permenas Ferry Awom dan beberapa anggota PVK-Polisi Papua dan Angkatan Laut Papoea seperti : Benyamin Anari, Terianus Aronggear, Mr. Marani, Fred Ajoi, Jimmy Wambrau, dan lain-lain. Organ ini didirikan dengan nama Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) namun hingga saat ini sengaja dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa itu adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka), atau dengan kata lain bahwa itu organ yang baru membentuk suatu perjuangan agar bisa dikatakan sebagai Sepataratis - Makar - Terroris dan lain sejenisnya. Dikatakan demikian karena Pemerintah Republik Indonesia sengaja melepaskan kata Pembebasan sehingga mengandung arti sedemikian rupa.

Organisasi ini didirikan dengan dengan tujuan untuk bergelirya di seluruh daerah kepala burung (Vogel Kop) pulau Papua dengan dibentuknya tuju (7) Batalyon Kasuari dan dibantu oleh beberapa Komandan Peleton. Berikut adalah ketuju komandan Batalyon Kasuari tersebut, yaitu antara lain :

1. Batalyon Kasuari I dipimpin oleh Ex. PVK Sergean Permenas Ferry Awom, beliau merangkap sebagai Panglima Umum. Dengan daerah Operasi yaitu Manokwari Kota dan Menyambow.
2. Marthinus Jimmy Wambrau (Komandan Batalyon Kasuari II) dengan daerah Operasi yaitu Pesisir Pantai Utara (Saukorem, Arfu, Numbrani, Sidei, dan Nuni).
3. Marthen Rumbiak (Komandan Batalyon Kasuari III) dengan daerah Gerilya yaitu Manokwari Timur (Ransiki, Windesi, Oransbari, dan Wasior).
4. Ex. Komandan Polisi Papua, Yohanes. C. Jambuani (John Caprini Jambuni) sebagai Komandan Batalyon Kasuari IV. Dengan daerah gerilya yaitu Warsnembri, Kebar, Saukorem dan Manokwari Kota).
5. Silas wompere (Ex. Sergean PVK) sebagai Komandan Batalyon Kasuari V, dengan daerah gerilya di A3 (Ayamaru, Aifat dan Aitinyo). Namun dalam gerilya beliau dibunuh di Ayamaru oleh komandan Peleton (anak buahnya) yaitu Martinus Prawar.
6. Ex. Polisi Papua, Fred Ajoi (Komandan Batalyon Kasuari VI) dengan daerah Operasi yaitu Kebar, Merdei, Menyambow, dan Manokwari).
7. Ex. Angkatan Laut Papua, Daniel Wanma sebagai Komandan Batalyon Kasuari VII. Dengan daera Gerilya yaitu Sausapor, Saukorem, Teminabuan, dan Sorong Kota).

---

FOTO OPPM

Jika tak kenal, maka tak sayang. Itulah semboyang bagi para penghianat bangsa

Ribuan anggota OPPM (anak buah PVK) yang ditipu lalu keluar di Menyambo, Manokwari dan berdersi dengan TNI

Ex. PVK had desertion into TNI - AD

Panglima OPPM, Sergeant PVK Mr. Permenas Ferry Awom sedang berbincang-bincang dengan PANGDAM Cenderawasih Acub Zainal sebelum beliau (Ferry) dibunuh

Ex. Sergean PVK (Papoea Vrijwilleger Korp), Mr. Marthinus Jimmy Wambrau

Act of Self Determination (Penentuan Pendapat Rakyat) in year 1969 dari Kabupaten Fak-fak

Permenas Ferry Awom beserta anak buahnya saat menyerahkan diri di Menyambow

Lambang Batalyon Kasuari Papoea Vrijwilleger Korp (PVK)

Sala seorang anak dari Ex anggota PVK (Batalyon Kasuari Persevero)

Nah ini alasan OPM ingin merdeka , ( ane kutip dari blog teman )

DASAR DASAR PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

Oleh: Ottis Simopiaref

Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?

Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?

Kapan mereka mau berhenti berjuang?Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

1. hak

2. budaya

3. latarbelakang sejarah

4. realitas sekarang

ad 1. Hak

Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.

»All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development - Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«

(International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1). Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State - Bangsa digunakan dalam arti Rakyat (Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1). Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning Nationalities or Peoples).

Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to self-determination.

External right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara Indonesia. External right to self-determination, or rather self-determination of nationalities, is the right of every nation to build its own state or decide whether or not it will join another state, partly or wholly (Roethof 1951:46) - Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1). Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya.

ad 2. Budaya

Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain.

Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas.

ad 3. Latarbelakang Sejarah

Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai

berikut:

Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).

Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref).

Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.

ad 4. Realitas Sekarang

Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan) menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.

Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua New Guinea dan empat pemuda Papua yaitu Jopie Roemajauw, Ottis Simopiaref, Loth Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) memasuki kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak (bahasa Biak untuk Cendrawasih) di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat.

Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14 Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat (Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14 Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang. Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996. Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret). Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai. Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli). Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak, Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani proses pengadilan. Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998 terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada ABRI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli 1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini. Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Rakyat Papua Barat menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan menang suatu ketika!).

Masa depan: Tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. (Untuk Roma Agreement, silahkan melihat lampiran pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.

Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Jepang kemudian memohon maaf atas kebrutalannya menduduki beberapa daerah di Asia-Pasifik pada tahun 1940-an. Sentimen anti Jerman masih terasa di berbagai negara Eropa Barat. Ini membuat para pemimpin dan orang-orang Jerman menjadi kaku jika mengunjungi negara-negara yang pernah didukinya, apalagi ke Israel. Berbagai media di dunia pada 4 Desember 1998 memberitakan penyampaian maaf untuk pertama kali oleh Amerika Serikat (AS) melalui menteri luarnegerinya, Madeleine Albright. "Amerika Serikat menyesalkan »kesalahan-kesalahan yang amat sangat« yang dilakukannya di Amerika Latin selama perang dingin", kata Albright. AS ketika itu mendukung para diktator bersama kekuatan kanan yang berkuasa di Amerika Latin di mana terjadi pembantaian terhadap berjuta-juta orang kiri. Semoga Indonesia akan bersedia untuk merubah sejarah hitam yang ditulisnya dengan memohon maaf kepada rakyat Papua Barat di kemudian hari. Satu per satu para penjahat perang di bekas Yugoslavia telah diseret ke Tribunal Yugoslavia di kota Den Haag, Belanda. Agusto Pinochet, bekas diktator di Chili, sedang diperiksa di Inggris untuk diekstradisikan ke Spanyol. Dia akan diadili atas terbunuhnya beribu-ribu orang selama dia berkuasa di Chili. Suatu usaha sedang dilakukan untuk mendokumentasikan identitas dan kebrutalan para pemimpin ABRI di Papua Barat. Dokumentasi tersebut akan digunakan di kemudian hari untuk menyeret para pemimpin ABRI ke tribunal di Den Haag. Akhir tahun ini (1998) dunia membuka mata terhadap beberapa daerah bersengketa (dispute regions), yaitu Irlandia Utara, Palestina dan Polisario (Sahara Barat). Kedua pemimpin di Irlandia Utara yang masih dijajah Inggris menerima Hadiah Perdamaian Nobel (Desember 1998). Bill Clinton, presiden Amerikat, yang mengunjungi Palestina, tanggal 14 Desember 1998, mendengar pidato dari Yaser Arafat bahwa daerah-daerah yang diduki di Palestina harus ditinggalkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang mengadakan tour di Afrika Utara mampir di Aljasaria untuk mencoba menengahi konflik antara Front Polisario dan Maroko. Front Polisario dengan dukungan Aljasaria masih berperang melawan Maroko yang menduduki Polisario (International Herald Tribune, Nov. 30, 1998). Mengapa ada konflik di Irlandia Utara, Palestina dan Polisario? Karena rakyat-rakyat di sana menuntut hak mereka dan memiliki budaya serta latar-belakang sejarah yang berbeda dari penjajah yang menduduki negeri mereka. Realitas sekarang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat di sana masih tetap berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Realitas sekarang di Papua Barat membuktikan adanya perlawanan rakyat menentang penjajahan Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari makna faktor-faktor budaya, latar-belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia dan terlebih hak sebagai dasar hukum di mana rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka di luar Indonesia.

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika«.

---

Tulisan di atas dipetik dari diktat berjudul Karkara karangan Ottis Simopiaref. Ottis Simopiaref lahir tahun 1953 di Biak, Papua Barat dan sedang berdomisi di Belanda sejak 14 Maret 1984 setelah bersama tiga temannya lari dan meminta suaka politik di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tanggal 28 Februari 1984. 

nah begitulah teman teman , say tidak membela pihak mana pun, tapi saya harap ALLAH swt, memberi rahmat dan kesejahtraan untuk rakyat papua

http://www.antenna.nl/~fwillems/bi/ic/id/wp/dasar.html