Seeruan dan Himbauan

product 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec dictum tortor.

Surat Terbuka

product 1

Proin eleifend quam eu purus aliquet scelerisque. Sed non nibh a urna tristique vestibulum.

Wawancara

product 1

Morbi suscipit, nisl eget porttitor hendrerit, arcu sapien cursus enim, id luctus felis metus urna.

Taun 2015 Paga Yabu Egu Bogo Eti Arar Eeruok Nen, Nininggi Ambimo Wonggo Kaok Pedal-Pedal Yurak Mea Arar Ma Email : koteka@papuapost.com paga erogo bino nda, ambi kinil wotninaburak kalok wa...!
Markas Pusat Pertahanan Komando Tentara Revolusi Papua Barat. Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts

Kekosongan Ketua Dewan Adat Papua Harus Dipikirkan Rakyat Papua Saat Ini Juga

- Leut.Gen. TRWP Amunggut Tabi Menanggapi Hasil KRP III, 2011 dan Saran Tugas Utama DAP Nanti
Menyusul tertangkapnya Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut yang kini telah didaulat peserta KRP III, 2011 sebagai Presiden Republik Federasi Papua Barat, maka dari rimba Papua, General TRWP Mathias Wenda melalui Sec-Gen-nya dengan Surat No. 401/A/SECGEN-TRWP/SEU/X/2011 mendesak segera dipikirkan sebuah pertemuan khusus untuk mengupayakan pengisian kekosongan yang ditinggalkan Yaboisembut mengingat tugas-tugas mengurus Adat Masyarakat Papua telah lama diabaikan.

Berikut isi pernyataan dimaksud (hasil ringkasan oleh PMNews):
1. Mengingat telah terjadi kekosongan posisi Ketua Dewan Adat Papua (DAP) terutama karena ketua DAP yang lama telah mengingkari tugasnya sebagai Ketua Dewan Adat;

2. Mengingat Ketua Dewan ADat Papua (DAP) telah melibatkan diri terlalu jauh ke dalam pentas politik dengan meremehkan serta meninggalkan dan menyalahgunakan tanggungjawab yang ada di pundaknya untuk mengurus adat orang Papua;
3. Mengingat kepercayaan yang diberikan peserta Kongres Rakyat Papua III, 2011 sebagai Presiden Repbulik Federasi Papua Barat dengan tidak menghiraukan kedudukan Bapak Forkorus Yaboisembut sebagai Ketua DAP;

maka dengan ini, berdasarkan masukan dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi dan sebagai salah satu Kepala Suku dari Pegunungan Tengah Papua, mengajukan permintaan kepada seluruh para Kepala Suku dari suku-suku di Tanah Papua untuk segera memikirkan sebuah pertemuan/ Rapat untuk membahas dan memilih pengganti Ketua DAP agar tugas-tugas dalam membela Hak Masyarakat Adat Papua terus berlanjut.

Selanjutnya kami berikan masukan untuk tugas pokok kepemimpinan DAP yang akan datang ialah:
1. Mendokumentasikan dan Menyusun Hukum Adat Papua sebagai Hukum Dasar yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat Papua; agar pijakan Masyarakat Adat Papua tidak lagi kepada Hukum buatan penjajah Indonesia;

2. Mensosialisasikan Hukum-Hukum Adat Papua dimaksud ke masyarakat Adat Papua secara keseluruhan dan masyarakat suku-suku lain dari Inodnesia yang ada di Tanah Papua;

3. Melaporkan produk Hukum Adat Papua dimaksud ke Pemda Provinsi dan pemerintah pusat penjajah NKRI dan Lembaga-Lembaga Internasional seperti Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Adat di New York supaya membantu mereka memperhatikan dan melindungi hak asasi Masyaarakat Adat Papua;

4. Menyerahkan Produk Hukum Adat Papua dimaksud kepada MRP dan DPRP untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hak dan eksistensi Masyarakat Adat Papua di tanah air peninggalan leluhurnya, Bumi Cenderawasih.

Untuk itu diserukan kepada seluruh komponen rakyat dan khususnya para Kepala Suku dan Ketua Dewan Adat di daerah masing-masing supaya tidak membiarkan kekosongan ini berlangsung begitu lama mengingat tugas dan tanggungjawab Dewan Adat Papua yang selama ini diabaikan perlu dibenahi demi perlindungan Hak Asasi Manusia Papua di tanah airnya sendiri. Mengharapkan Hukum Penjajah membantu mensejahterakan dan melindungi hak asasi kaum terjajah adalah sebuah pengharapan kosong, impian yang tidak pernah terwujud di seluruh wilayah jajahan di seluruh dunia."
Demikian pesan ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti demi kepentingan mempertahankan hak hidup dan identitas kaum tertindas dan terjajah di tanah leluhur Bumi Cenderawasih.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Wst Papua
Pada tanggal: 24 Oktober 2011
Hormat kami,
ttd.
---------------------------------
A. Tabi
Sec-General
***
[EM@IL: TRWP@WESTPAPUA.NET]
[WEBSITE: HTTP://TRWP.MELANESIANEWS.ORG]
PHONE: [+675-71243437] • FAX: [-]

Berdukacita Sedalam-dalamnya – Bangkitkan Semangat Juang, Terus Maju

- Amunggut Tabi, Leut. Gen. TRWP, Secretary-General
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP-TRWP), atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, kami dari Kantor Secretariat-General bersama segenap pejuang kemerdekaan bangsa dan Tanah Papua menyampaikan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas tewasnya pemuda pejuang Hak-Hak Dasar Bangsa Papua di tangan aparat penjajah NKRI yang telah lama dan terus-menerus membunuh banyak anggota masyarakat Papua yang berteriak menuntut hak-haknya yang telah diperkosa, berawal dari peristiwa penyerahan wilayah West Irian dari penjajah Kerajaan Belanda kepada UNTEA, yang kemudian mengantar kepada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang kita kenal dan tentang karena penuh dengan pelanggaran HAM, cacat secara hukum dan praktek demokrasi universal.

Almarhum pemuda pejuang bangsa telah meninggalkan kita dan bergabung bersama para pahlawan yang telah tiada, demi hargadiri, harkat dan martabat sebagai sebuah bangsa dan tanah leluhur kita, bukan sekedar untuk kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kemabukan, yang bermuara kepada kedagingan dalam rangka melayani ego dan kerakusan belaka, bertujuan jangka pendek dan keuntungan pribadi belaka, seperti pandangan dan perbuatan kaum pendukung NKRI. Kita berjuang bukan untuk sesenduk atau sepiring nasi, bukan meminta belas kasihan, bukan juga meminta perhatian. Karena itu kita tidak menuntut pengusutan atas pembunuhannya kepada penjajah yang datang bukan untuk menghargai dan mengakui, tetapi untuk merampok, menjarah, memperkosa dan membunuh.

Jangan Takut! Jangan ragu dan bimbang! Jangan menyerah! Karena sejarah perjuangan telah mengajar kita dan kita telah belajar dari kesalahan untuk berbenah dan maju. Kita telah ada dalam rel perjuangan yang benar. Dan kita pasti akan mencapai cita-cita kita yang mulia, karena harga telah dibayar oleh para pahlawan kita.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 2 Mei 2012
==============================
Secretary-General,



Amunggut Tabi, Leut. Gen. TRWP
================================
BRN: A.DF 018676

Gen. TRWP Mathias Wenda: Biarkan Rakyat Saya Kembangkan Kreativitas, Bangsa Papua Tidak Hilang Jalan dan Hilang Akal

- Menanggapi Pelantikan Raja-Raja Papua Dimonitori Penghianat Alex Mebri, dkk.
Menanggapi beberapa proses "adat" dan pengukuhan Elex Mebri sebagai Raja Papua, bekerjasama dengan Seorang Raja Utara Papua dan Raja Selatan Papua, yang kesemuanya ialah kaum Papindo dan penghianat perjuangan bangsa Papua, maka dengan ini, Gen. TRWP Mathias Wenda menyampaikan himbaian sebagai berikut:
  1. Rakyat West Papua dan bangsa Papua tidak perlu mempersoalkan gerak-gerik yang dilakukan oleh para mantan pejuang Papua Merdeka, yang kini telah pensiun dan berkecimpung dalam berbagai kegiatan sekedar untuk menyambung hidup. Pengorbanan dan perjuagnan mereka sepanjang sejarah bangsa Papua perlu dihargai sehingga apa yang mereka lakukan saat ini jangan sampai mengaburkan mata-kita dan langsung mencap mereka sebagai penghianat yang harus dihadapi bangsa Papua. Cara berpikir dan berjuang bukan begitu. "Anak-anak perlu sadar, bahwa orang-orang itu pernah berjuang dan mereka pulang ke tanah air bukan dlam rangka mendukung NKRI, tetapi dalam rangka menikmati hari Tua, jadi semua orang tua yang pulang harus dihargai, apapun mereka lakukan. Jangan tanam bibit kebencian di antara sesama bangsa, apalagi mereka itu pernah berjuang untuk aspirasi bangsa Papua."
  2. Perlu juga disadari fakta bahwa sampai kapanpun dan bagaimanapun juga, apapun yang dilakukan oleh Alex Mebri dan kawan-kawan, itu semua tidak akan pernah menjadikan mereka menjadi orang Indonesia, tetapi sampai mati mereka tetap orang Papua, warga negara West Papua. Oleh karena itu, kita tidak bisa membenci, apalagi memusuhi mereka hanya karena usaha-usaha untuk menyambung hidup sepereti yang dilakukan saat ini. Apa yang terjdi merupakan strategi dalam rangka mencapai cita-cita luhur, jadi jangan sampai bangsa Papua merasa seolah-olah NKRI sedang menang dengan cara-cara murahan seperti ini;
  3. Bahwa kendali perjuangan Papua Merdeka masih tetap ada di Tanah Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Tentara Revolusi West Papua, yang sebentar lagi akan mengumumkan Kantor dan Fungsionaris Organisasi Papua Merdeka sebagai Organisasi Induk perjuangan bangsa Papua untuk terlepas dari penjajahan dalam berbagai jenis dan wujud.
Demikian disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan secara saksama,


Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua
Pada Tanggal: 14 Oktober 2012

Panglima Tertinggi Komando Revolusi,



Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP: A.001076
TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA
SECRETARIAT-GENERAL
==================================================================
Press Release

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi Wset Papua (TRWP) lewat Kantor Secretariat-General dengan ini mengucapkan:
SELAMAT DAN SUKSES
atas terpilihkan
  • Sdr. Oktovianus Mote selaku Sekretaris-Jenderal dan
  • Sdr. Benny Wenda selaku Jurubicara
dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang telah disahkan pada awal Desember 2014.

Atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan ini Tentara Revolusi West Papua menyambut dengan gembira perkembangan yang telah terjadi dengan catatan sebagai berikut:
  1. Pertama, bahwa wadah ini ialah lembaga yang memayungi perjuangan bangsa Papua menuju identifikasi diri sebagai bangsa Papua, ras Melanesia, tidak sebatas melepaskan diri dari NKRI;
  2. Kedua, bahwa kepengurusan dengan bentuk Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ialah bentuk organisasi yang sesuai dengan realitas sosial-budaya dan sosial-politik bangsa Papua. Oleh karena itu patut didukung oleh semua pihak, semua bangs Papua baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Tanah Papua;
  3. Ketiga, mengajak semua orang Papua, baik pendukung Merah-Putih, pendukung Bintang Satu, Pendukung Bintang Daud, Pendukung Bintang Empatbelas, baik anggota perlemen NKRI, baik anggota MRP, baik pejabat pemerintah NKRI, semuanya bersatu di bawah organisasi payung yang telah kita bentuk ini dalam rangka “identifikasi jatidiri kita” sebagai orang Melanesia, ras Melanesia, bangsa Papua dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Keluarga Besar Melanesia bernama MSG dalam waktu dekat.
Untuk itu, kami dari Sekretariat-General TRWP menyerukan kepada semua pihak untuk melupakan semua merek dan cap baru yang menempel dan sekaligus mengotori identitas kita sebagia orang Melanesia, disebabkan oleh pandangan dan pilihan politik yang telah kita ambil secara pribadi, dan mengambil sikap obyektiv sebagai orang Melaensia untuk bersatu, menyusun satu barisan menuju pendaftaran diri kita sebagai anggota dari keluarga besar Melanesia.

Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak akan pernah dihapus oleh Otsus, oleh DOM, oleh penjajahan Belanda, oleh pembunuhan, oleh teror dan intimidasi, oleh pembangunan dan kesejahteraan NKRI. Kita berbicara tentang identitas manusia, bukan aspirasi, bukan pandangan politik, bukan pilihan hidup. Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak ialah sebuah “kodrat ilahi” yang tidak dapat diganggu-gugat oleh karena sikap, pandangan, pilihan atau status kita secara sosial, budaya, politik dan hukum buatan manusia, karena kodrat ialah hukum alam, hukum Tuhan, yang melampaui dan mengatasi semua hukum buatan manusia.
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada Tanggal: 10 Desember 2014
Secretary-General,


Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
———————————
BRN: A.001076

Gen. TRWP Mathias Wenda Memulai Lebih Awal dan Akan Mengakhiri dengan Mantap

Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army)
Markas Pusat Pertahanan (Central Defense Headquarters)
Email: koteka@papuapost.com
=====================================================
Menanggapi pemberitaan media di Indonesia bahwa Jenderal TPB PB Nggoliar Tabuni telah menyerahkan diri kepada Tentara kolonial TNI, maka dengan ini Tentara Revolusi West Papua di bawah Komando Panglima Tertinggi Komando Revolusi menyatakan:
  1. Keputusan untuk menyerahkan diri, atau menyerah kepada NKRI atau pihak manapun oleh orang Papua, bukanlah cerita baru, dan bukan juga hasil kerja keras NKRI dalam meng-indonesia-kan orang Papua. Oleh karena itu, semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu merasa kecolongan, apalagi merasa dikalahkan oleh kaum penjajah yang berdiri di pihak Ibilis sebagai Kepala Penipu sedunia dan sepanjang masa;
  2. Kasus orang Papua atau pejuang Merdeka, atau tokoh Papua menyerahkan diri kepada NKRI ialah keputusan individu, pilihan oknum masing-masing orang Papua, tidak dipaksakan, tidak ada larangan. Sebagaimana kita semua memulai perjuangan ini tanpa dipaksa, tanpa didesak, dan tanpa dijanjikan apapun oleh siapapun, demikian pula, ketika siapa saja mengakhiri bergabung dengan perjuangan ini dan menyerahkan diri kepada kaum penjajah, maka semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu menyalahkan, menyudutkan, mengecam, bahkan mengutuk tindakan sedemikian. Sudah banyak tokoh Papua Merdeka telah menyelesaikan tugas-tugas negara dan kini menjadi bagian dari masyarakat Papua di kota dan kampung di Tanah air, dan itu merupakan sebuah keputusan yang bijak dalam rangka melanjutkan kehidupan masing-masing.
  3. Oleh karena itu, siapapun tahu bahwa penyerahan diri oknum tokoh, aktivis Papua merdeka ialah tindakan individu, yang patut kita hargai karena diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan matang dan dalam keadaan sadar. Kita ptut mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas perjuangan yang telah membesarkan nama OPM dan pasukan gerilyawan di Rimba Raya New Guinea. Tidak-lah berarti Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Revolusi West Papua bubar, atau menghentikan atau mengendorkan perjuangan Papua Merdeka. Dengan berdirinya ULMWP, maka kegiatan-kegiatan gerilya memang harus di-pending selama beberapa waktu, untuk memberikan peluang kepada para diplomat dan politisi Papua Merdeka mengerjakan tugas-tugas diplomasi dan politik mereka, terutama di kawasan Melanesia.
  4. NKRI mau menunjukkan kepada bangsa Papua dan masyarakat Melanesia bahwa perjuangan Papua Merdeka menjadi macet karena penyerahan diri Jend. Tabuni, akan tetapi hitungan itu salah besar, karena langkah politik Papua Merdeka sudah beberapa tahun lebih duluan daripada cara penjajah NKRI. Mereka salah langkah, karena kepemimpinan perjuangan Papua Merdeka sekarang bukan lagi di Rimba dan di Gerilya Rimba, tetapi sudah ada di meja politik dan diplomasi. Biarpun ribuan gerilyawan TPN/OPM menyerah, Tentara Revolusi West Papua/ West Papua Revolutionary Army (TRWP/ WPRA) tidak akan menyerah.
  5. Saya, selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua dengan ini menyatakan perjuangan Papua Merdeka masih dalam kendali, sejak tahun 1970-an, sejak sebelum Jend. Tabuni bergabung, sampai saat ini, dan sampai perjungan ini diselesaikan, dengan kuasa dan pertolongan dari Sang Tokoh Utama Revolusioner Semesta dan Sepanjang Masa.
Nyatakan kepada semua, dan setiap orang Papua, sampaikan kepada kaum penjajah bahwa
“Kebenaran itu mutlak dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, kapanpun dan di manapun, entah bagaimanapun. Perjuangan Papua Merdeka didasari atas kebenaran melatan tipudaya. Gen. TRWP Mathias Wenda Memulai Lebih Awal dan Akan Mengakhiri dengan Mantap”

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 24 Maret 2015
Panglima,                                                             Secretary-General,

TTD
Mathias Wenda, Gen. TRWP                    Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
NBP:A.001076                                                   BRN:A.018676

Selamat dan Sukses kepada PNWP, NRFPB dan WPNCL atas Sosialisasi ULMWP


Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan
SELAMAT DAN SUKSES!
atas penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Workshop West Papua yang telah berlangsung di Republik Vanuatu akhir tahun lalu.
Selanjutnya dari Markas Pusat Pertahanan kami mengusulkan kepada organ politik dan perwakilan rakyat yang mensosialisasikan perkembangan politik dan diplomasi Papua Merdeka ini agar
  1. menyebarluaskan informasi perkembangan dimaksud kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan penduduk Indonesia di seluruh wilayah NKRI;
  2. membentuk pusat informasi dan sosialiasi di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai;
  3. menghadap pejabat NKRI di Tanah Papua dan Jakarta dengan tujuan melaporkan perkembangan yang sedang terjadi dengan tujuan melibatkan Pemerintah Indonesia agar mulai memberikan tanggapan terhadap perkembangan politik dan diplomasi yang sedang berkembang di kawasan Melanesia. Mengabaikan Indonesia dari permainan kita sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa NKRI saat ini menduduki dan menjajah Tanah dan bangsa Papua. Baik Perdana Menteri Papua New Guinea maupun Menteri Luar Negerinya secara berulang-ualng telah sampaikan kepada media dan kita semua bahwa Indonesia harus dilibatkan dalam upaya diplomasi dan politik Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita bangsa Papua dengan besar hati wajib membuka diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan hasil Workshop West Papua di Vanuatu dan mengajak mereka bertukar-pikiran dan informasi dalam rangka membangun kerjasama dan saling-pengertian di antara kita sesuai dengan harapan dari orang Papua yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG.TRWP telah menyimak sejumlah politisi Papua Merdeka menolak berkonsultasi dengan Indonesia. Kami menilai sikap seperti ini tidak bijak, dan tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam berpolitik dan berdiplomasi. Saudara-saudara politisi dan diplomat Papua Merdeka seharusnya menunjukkan kedewasaan diri dalam berpolitik dan berdiplomasi dengan cara melibatkan Indonesia dalam keseluruhan proses lamaran ke MSG dan tindak-lanjut daripadanya. Perdana Menteri PNG, yaitu orang Papua di Timur pulau New Guinea telah katakan kita jalankan "politics of engagement" dengan Indonesia, yang artinya kita mengundang Indonesia untuk mau melibatkan diri dalam pentas politik antar-bangsa terkait isu-isu West Papua. Mengeluarkan Indonesia dari politik Melanesia sama saja dengan memandang masalah Papua ialah urusan dalam negeri Indonesia secara pribadi dan menyangkal PNG sebagai satu kesatuan Papua sama saja dengan meneguhkan kleim NKRI bahwa West Papua ialah bagian dari NKRI dan oleh karena itu, apapun yang dikatakan pemimpin Papua di Papua New Guinea tidak perlu diikuti oleh masyarakat Papua di West Papua.
Semua komponen perjuangan Papua Merdeka sudah bersatu Atas dasar persatuan ini, maka sudah waktunya kita mengundang Indonesia untuk terlibat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di tanah leluhur bangsa Papua di pulau New Guinea bagian Barat sejak tahun 1960 sampai hari ini (tahun 2015).

Dikeluarkan di:                                                MPP TRWP
Pada tanggal:                                                  04 Maret 2015


Amunggut Tabi,  Lt. Gen. TRWP  Mathias Wenda, Gen. TRWP

BRN:A.001076                                    BRN: A.DF.001076

Pesan Natal 2013 dan Pesan Tahun Baru 2014 dari Tentara Revolusi West Papua

- Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua Tentara Revolusi West Papua (TRWP_ di bawah komando Panglima Komando Revolusi Gen. Mathias Wenda dengan ini menyampaikan

SELAMAT MERAYAKAN HUT KELAHIRAN YESUS KRISTUS, REVOLUSIONER AGUNG DAN PANGLIMA MAHATINGGI REVOLUSI SEMESTA
dan
SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU 2014

Yesus Kristus dikatakan sebagai Raja Damai bukan karena ia datang berdamai dengan dunia, bersahabat dengan kelaliman, bersekongkol dengan tipu-muslihat dan manipulasi dan menganggap itu terpaksa harus diterima karena sejarah memang begitu dan tidak bisa diperbaiki laig seperti dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat dan para Bupati, Walikota, Kepala Distrik dan Semua Pegawai Negeri NKRI di Tanah Papua.

Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Raja Damai bukan karena Ia datang mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan dosa-dosanya seperti yang dilakukan NKRI setiap saat di Tanah Papua.
Yesus datang, dan dari sejak dilahirkan sampai naik ke surga, tidak pernah berdosa dan tidak pernah mengizinkan atau menerima secara terpaksa atau mengerti dan membiarkan dosa-dosa, terutama dosa karena penipuan oleh Iblis. Itulah sebabnya Yesus tokoh revolusi semesta. Orang Papua yang menyebut diri telah menerima Yesus, menjadi orang Kristen sepatutnya setiap tahun merayakannya harus bertanya,

"Apakah saya bersekongkol dengan dosa-dosa NKRI dan menerima fakta sejarah yang penuh dengan tipu-daya ini sebagai sebuah fakta walaupun itu penuh tipu-daya?"

Yesus disebut Raja Damai justru karena ia datang melakukan Revolusi mendasar, sekali untuk selamanya, dan ia berhasil melakukannya TANPA KEKERASAN. Karena itulah gelar Raja Damai disandangNya dan bulan Desember menjadi Bulan Damai dan Sukacita. Oleh karena itulah semua orang Kristen harus sadar dan percaya pasti, bahwa yang melakukan kekerasan dan penembakan, pembunuhan dan kerusuhan pada Bulan Damai di Tanah Papua ataupun di seluruh dunia ialah pasti para musuh Raja Damai, para pasukan penipu dan mereka yang tidak mengenal Raja Damai.

Yesus datang mendamaikan hubungan manusia dengan Allah Penciptanya yang telah rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa disebabkan oleh tipudaya Iblis sebagai bapa segala pendusta. Ia datang memulihkan hubungan yang telah rusak oleh tipudaya.

Perjuangan Papua Merdeka merupakan sebuah revolusi, perombakan total bingkai NKRI dan keluar dari buah tipudaya antara Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat yang telah mendatangkan kutuk dan malapetaka bagi bangsa Papua. Tentara Revolusi West Papua mengemban misi dan visi revolusioner Yesus Kristus, yang dilakukan dengan cara pertama-tama para gerilyawan sekalian mengosongkan dan menyangkal diri, dan rela menyerahkan nyawanya bagi sebuah kebenaran, yaitu bahwa sejarah bangsa Papua telah dimanipulasi habis-habisan oleh NKRI. Kemudian setelah mengosongkan diri, para gerilyawan secara langsung dan konsisten menentang penipuan dan bapa segala pendusta. Ketiga, bahwa  revolusi yang diemban para gerilyawan Papua Merdeka ialah perjuangan untuk mendatangkan kedamaian abadi antara orang Papua dan orang Indonesia, kedamaian yang sempurna tanpa rekayasa, kedamaian karena kedua bangsa dan  negara saling mengakui, saling menghormati dan saling tolong-menolong sebagai tetangga abadi yang baik, sebagai sesama manusia dan sebagai umat ciptaan Tuhan.
Kelahiran Yesus sebagai Raja Damai merupakan awal dari revolusi terbesar dan semesta yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia dan sejarah di planet Bumi. Revolusi yang penuh Damai itu didasarkan atas kebenaran dan bukan sebaliknya. Revolusi itu tidak pernah menerima kesalahan sebagai fakta sejarah dan membiarkannya begitu saja. Perjuangan Papua Merdeka haruslah didasari atas cinta-kasih dan damai, dengan menjauhkan segala rasa benci dan dengki, caci-maki dan cemooh. Perjuangan Papua Merdeka haruslah diarahkan kepada "mencari kebenaran" untuk perdamaian abadi di wilayah Melanesia dan Pasifik Selatan. Ini perjuangan suci, perjuangan pembebasan sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bukan karena permintaan orang Papua untuk diberkati, akan tetapi karena para nabi dan rasul Papua telah mendoakannya demikian agar Tanah dan bangsa ini diberkati dan dipenuhi dari mujizat ke mujizat.
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahana
Pada Tanggal: 25 Desember 2013
An. Panglima,
Secretary-General


Amunggut Tabi, Lt. Gen TRWP
BRN: A.DF 018676

Diplomasi dengan Negara-Negara Melanesia: Let us Do it In Melanesian Way

- Catatan dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua
Bendera Negara-Negara Melanesia yang Sudah Merdeka Saat ini (dari tabloidjubi.com)
Bendera Negara-Negara Melanesia yang Sudah Merdeka Saat ini (dari tabloidjubi.com)

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRP Mathias Wenda lewat Secretary-General Lt. Gen. Amunggu Tabi mengirimkan pesan-pesan singkat ke Crew PMNews dengan pesan berjudul: Menindaklanjuti Kunjungan para Menlu MSG Hari ini, Diplomasi di Melanesia perlu diteruskan dengan motto: "Let us Do It in Melanesian Way" bukan hanya diwarnai oleh motto: "Let us Do It Because We are Melanesians."
Mendapatkan pesan itu, PMNews menelepon MPP TRWP dan menanyakan penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan per telepon Gen. Tabi menyatakan
karena identitas, hargadiri dan martabat kita sebagai orang Melanesia hanya terorientasi kembali saat kita berdiplomasi lewat koridor, mekanisme dan jalur-jalur diplomasi ke-Melanesia-an" Kalau tidak begitu, diplomasi bangsa Papua pasti gagal, karena NKRI lebih duluan berjuang melawan penjajah, lebih duluan merdeka serta punya negara dan di atas semua ini, dia lebih duluan tahu menjajah pula. Jadi kekuatan Indonesia jangan kita anggap remeh.
Berikut petikan wawancara.

Papua Merdeka News (PMNews): Selamat pagi. Masih terlalu pagi, tetapi kami mendapat SMS tadi malam menyangkut kedatangan para Menlu MSG hari ini. Kami mau minta penjelasan lebih lanjut. Apakah bisa?

Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami sangat harapkan untuk mendapat telepon ini supaya bisa kami jelaslah lebih lanjut.

PMNews: Pertama minta penjelasan tentang dua kalimat dalam bahasa Inggris tadi supaya kami umum bisa paham maknanya.

TRWP: Oh ya. Pertama, "Let us Do it in Melanesian Way" artinya kita jangan lupa diri bahwa kita ini orang Melanesia, dan bahwa orang tua kita sudah tahu berdiplomasi dari sejak nenek-moyang kita dan kita sebagai satu keluarga Besar Melanesia masih memiliki budaya diplomasi Melanesia itu masih hidup dan merakyat secara baik di seluruh kawasan Melanesia sampai hari ini, bahkan sampai besok-pun. Jadi, selain diplomasi yang telah berhasil dengan melamar West Papua ke MSG dan ditindak-lanjuti dengan kunjungan ini, kita perlu topang keberhasilan ini dengan pendekatan-pendekatan ke-Melanesia-an.

Artinya yang kedua ialah bahwa jangan kita terbatas melihat mereka yang datang semua orang Melanesia jadi kita sama-sama orang Melanesia menentang NKRI.

Kita perlu ingat bahwa mereka yang datang itu sama-sama dengan NKRI mereka adalah anggota berbagai lembaga internasoinal, termasuk resmi di dalam MSG, APEC, mungkin juga ASEAN dan mereka semua sama-sama sesama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka dalam konteks hubungan internasional adalah sahabat, negara tetangga, negara berkembang, negara-negara nob-blok. Sedangkan kita orang Papua bukan anggota dari semua ini. Secara rumpun kita sama, tetapi secara hukum internasional mereka sama-sama satu barisan. Jadi kita jangan terlalu berat menginjak kaki diplomasi kita di bingkai "Melanesia" saja tetapi kita harus perluas bingkai itu ke ruang "ke-Melanesia-an" sehingga komunikasi politik dan diplomasi dapat menembus ke alam sadar dan alam bawah sadar, alam logika dan alam darah, daging dan nafas.

PMNews: Seperti biasanya dalam wawancara sebelumnya. Kami semakin tidak mengerti maksudnya. Bisa dijelaskan lebih praktis?

TRWP: OK, to the point untuk kasus kunjungan yang sedang berlangsung sekarang, ya. Pertama, kita harus sambut mereka yang datang dengan menaikkan Upcakan Syukur kepada Tuhan, dan menyampaikan terimakasih kepada Papua New Guinea, PNG, Solomon Islands, Vanuatu dan Kanaky.
Kalau para menteri yang datang itu melanggar atau tidak sesuai dengan keputusan rapat MSG baru-baru lalu di Noumea, dan kalau Vanuatu melakukan protes dan tidak mengirimkan Menlu-nya, dan setelah mereka datang dan NKRI sendiri mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan hubungan bisnis antara West Papua dengan negara-negara Melanesia, maka jangan kita kebakaran jenggot.
Kita harus mengiyakan dan menyatakan,
"Ya betul. Indonesia betul, orang-orang Melanesia ini datang untuk bisnis dengan kita. Mereka tidak datang untuk bicara atau dukung Papua Merdeka. Jadi biarkan mereka datang sekarang. Kali ini NKRI silahkan undang, tetapi setelah kami bangun hubungan, besoknya NKRI tidak perlu undang karena mereka datang ke orang-orang mereka sendiri, ke kampung asal-usul mereka sendiri, ke penjaga dusun mereka sendiri yang mereka tinggalkan 50.000 tahun lebih waktu itu. Jadi, NKRi tidak perlu mengundang mereka lagi.
Itu yang dimaksud oleh Rt. Hon Powes Parkop, MP, Gubernur DIK Port Moresby, bahwa jangan kita orang Papua di pulau New Guinea lihat pendekatan pemerintah PNG saat ini dengan kacamata negativ terus. Politik sekarang ialah "politics of engangement", politik untuk memulai melihatkan pihak lain dalam suatu kegiatan (bisnis, dialog, politik, apa saja.)

Sasarannya ialah menyambung kembali hubungan antar orang Papua atau antar orang Melanesia yang telah begitu lama terputus karena isolasi geografis, karena penjajahan, karena dekolonisasi dan karena neo-kolonialisme. Saat ini West Papua dikunjungi sebagai salah satu dari Negara-negara Melanesia yang masih diduduki dan dijajah pihak asing, dalam hal ini NKRI. Komunikasi lintas Melanesia terputus.
Selama itu pula komunikasi antara negara-negara Melanesia dengan negara Indonesia tidak pernah terjadi dalam kaitannya dengan orang Melanesia di Tanah Papua bagian Barat. Topik yang umumnya dibahas hanyalah basa-basi dan demi "gentlemen's agreement" seperti perdagangan bebas, penanaman modal dan kerjsama bisnis. Karena itu menang harus ada komunikasi, ada kunjungan timbal-balik, ada saling menyapa dan saling menegur, saling bertanya tentang isu-isu dan soal-soal apa saja antara NKRI dan negara-negara Melanesia. Selama ini NKRI dan negara-negara Melanesia hadir di forum-forum regional dan internasional membicarakan hal-hal yang tidak prinsipil, tidak dari hati ke hati. Jangankan menyebut soal HAM, menyebut nama “West Papua”-pun tidak pernah, hukumnya jadi “haram” dalam politik di kawasan Pasifik Selatan.

Itulah sebabnya  Rt. Hon Powes Parkop, MP menyerukan agar kita (maksudnya negara-negara Melanesia) jangan berlama-lama berlaku seperti anjing dan kucing atau kucing dan tikus. Kita ini manusia beradab, kita harus "enganged" dalam berbagai kesempatan dan tempat, di berbagai peristiwa di semua lapisan berkomunikasi dan bertukar pendapat dan aspirasi. Untuk itu kita harus mulai di satu titik.

Untuk memnjelaskan maksud beliau, dan saya sebagai orang Melanesia, saya carita satu mob tahun 80-an, yang berjudul: “Bisa makan cicak ka?” Mob ini berisi cerita tentang dua pemuda Papua: gadis dan remaja Papua yang selama sekolah di SMP mereka berkirim surat, dan suratnya penuh dengan kata-kata mutiara yang dikutip dari buku-buku kata mutiara yang mereka beli di toko-buku. Mereka tidak pernah bertatap-muka, mereka hanya saling memandang dari jauh. Setelah sampai masuk ke SMA yang sama, mereka punya kesempatan saling bertemu. Pada pertemuan pertama, mereka berdua sama-sama bingung mau bicara tentang apa, siapa yang mulai bicara dan bagaimana caranya memulai pembicaraan tentang cinta. Mungkin sekitar 5 menit berlalu, tidak ada yang berani memulai cerita “cinta”. Tiba-tiba dua ekor “cecak” jantan dan betina berkelahi di langit-langit kelas di mana mereka duduk, dan jatuh “Buuup!” tepat di tengah-tengah meja di mana mereka dua duduk membisu. Keduanya kaget, tetapi si pemuda lebih duluan curi kesempatan. Belum satu detik setelah cecak jatuh, dia langsung tanya si gadis, “Bisa makan cicak ka?” Lalu si gadis membalas, "Baru ko?"

Jadi, pertanyaan ini tidak punya makna apa-apa. Dan kalau ditanyakan kepada si pemuda ini, dia tidak bisa menjelaskan kenapa ini pertanyaan keluar dari mulutnya. Tetapi satu hal yang pasti dia akan jawab, “Ini pemicunya, sehingga kami menjadi ‘engaged’ dalam percakapan lanjutan tentang cinta ...” 

Kejatuhan cecak inilah yang Rt. Hon Powes Parkop, MP katakan sebagai  “politics of engagement”. Harus ada sesuatu dimulai, mesti ada pemicu yang menggiring (men-engage) NKRI dan orang Papua (penghuni pulau New Guinea) untuk mulai berkomunikasi sebagaimana manusia beradab dan negara demokratis. Pemicu itu tidak harus yang terpenting dan yang dipuji oleh semua pihak. Ia mungkin yang dihujat oleh orang Papua di Timur dan Barat pulau New Guinea, tetapi Indonesia harus di-“enganged” dalam hubungan antar kedua bangsa “bangsa Papua dan bangsa Indonesia”. "Bangsa Papua" atau "orang Papua" di sini semua orang penghuni pulau terbesar kedua di dunia: New Guinea.
Itu maksud pertama dengan pernyataan tadi. Kemudian...

PMNews: Mohon maaf. Sekali lagi, minta maaf! Kami harus hentikan di sini. Waktu sudah pagi dan para tamu sudah pasti mendarat. Kami akan lanjutkan wawancara sebentar siang atau malam atau sore.

TRWP: OK Baik, nanti hubungi lagi. Terimakasih.

Berdukacita Sedalam-Dalamnya atas Meninggalnya Kepala Suku Alpius Negro Kogoya

- Kepala Suku Perang Lani di Timika dan Pembina Aliansi Mahasiswa Papua dan KNPB/ PNWP
Dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati ke hadirat Tuhan Pencipta kita sekalian, dengan ini segenap Crew and Editorial Board Papua Merdeka News, bersama para Perwira Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas wafatnya

Bapak Kepala Suku Perang Suku Lani, Alpius Negro Kogoya

yang menghadap ke hadirat Sang Pencipta pada Tanggal 21 April 2014 di Timika, West Papua.
Semoga apa yang telah ditanam selama sang Kepala Perang hidup menjadi bibit unggul dan berbuah-lebat di seluruh Tanah Papua, untuk membawa kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa Papua.

Tuhan, Engkau yang memberi tokoh Masyarakat Papua, dan Engkau Mengambilnya kembali. Berikanlah kami orang-tua orang tua pengganti yang akan membantu membimbing kami menuju cita-cita perjuangan bangsa Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda bersama seluruh perwira TRWP di pulau New Guinea
Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi bersama seluruh staff Sekretariat-Jenderal TRWP
Kepala Suku Perang Elly Togodly bersama seluruh Team Kerja DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka)

Editor in Chief PMNews Collective Editorial Board

Mathias Wenda: Berduka Sedalam-Dalamnya atas Wafatnya Dr. OPM John Otto Ondawame

- Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua untuk Almarhum Dr. OPM satu-satunya sejauh ini
para tokoh Papua Merdeka
Dari Kiri Layar Anda: Alm. Dr. Ondawamena, Mr. Benny Wenda, Mr. Any Ayamiseba

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di rimba raya New Guinea, Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda bersama seluruh staff dan gerilyawan menyatakan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA
atas wafatnya Dr. OPM John Otto Ondawame di Port Vila, Republik Vanuatu.
Dari rimbaraya New Guinea, dari Markas Pusat Pertahanan di mana Dr. OPM Ondawame pernah tinggal bersama di tempat ini, kami segenap pasukan menyatakan:
  1. Perjuangan yang telah ditinggalkan akan terus kami perjuangkan sampai cita-cita bersama tercapai;
  2. Akan terus mendorong mobilisasi Masyarakat Melanesia dalam memperjuangkan hargadiri, jatidiri dan kemerdekaan demi perdamaian kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan;
  3. Mendorong dan mewujudkan lamaran West Papua untuk menajdi anggota MSG sebagai dengan langkah-langkah konkrit sesuai perjuangan Dr. Ondawame belakangan ini.
Untuk sekalian bangsa Papua, diserukan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dengan komitmen dan konsistensi, sampai titik darah penghabisan seperti yang dibuktikan Almarhum, dan meninggalkan perbuatan penghianatan yang telah dicontohkan oleh tokoh Papua Merdeka lainnya yang kini bekerjasama dengan kolonial NKRI untuk mematikan perjuangan Papua Merdeka.

Demikian pernyataan DUKA SEDALAM-DALAMNYA ini kami sampaikan di hadapan sekalian rakyat bangsa Papua di manapun Anda berada, dengan seruan agar kita terus bergerak mempercepat proses pendaftaran bangsa Papua di MSG dan proses persatuan di antara para pejuang Papua Merdeka.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada tanggal: 10 September 2010
---------------------
Panglima,

TTD/ Cap

Mathias Wenda, Gen. TRP
-------------------------------
NBP:A.001076

Silahkan Berdialogue tetapi Tentara Revolusi West Papua (bukan TPN/OPM) Tidak punya Kapasitas dan Tugas untuk Berdialogue di Meja Perundingan

- Tanggapan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Leut. Gen A. Tabi (Sec-General)
Bitang Kejora
Bitang KejoraMenanggapi perkembangan politik di Tanah Air dengan rancangan dan dana Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menyelenggarakan Dialogue Jakarta-West Papua yang dimotori kaum Papindo Pater Neles Tebay bersama agen BIN di LIPI, Muridan S., maka dengan ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Sekretaris Jenderal Leutenant General Amunggut Tabi setelah dikonfirmasi PMNwes Online menyatakan “Urusan Dialogue adalah urusan politik, TRWP tidak mengurus dialogue. Kami terbatas pada visi/misi organisasi, yaitu menentang penjajang dengan mengangkat senjata. Karena itu, kalau Pater Neles dan rekan sekerjanya Muridan mau berdialogue, maka silahkan lanjutkan, asal tidak memaksa, dan tidak meneror pihak yang tidak setuju dengan prakarsa BIN tersebut,” demikian kutipan wawancara PMNews dengan Sec-Gen TRWP.
Berikut petian wawancara selengkapnya,

Papua Merdeka News (Suara Papua Merdeka News – PMNews): Selamat Bung, selamat berjuang! Kami ada perlu tanya sedikit mengenai perkembangan politik di tanah air. Baru-baru ini ada Konferensi yang bertujuan mendorong Dialogue Jakarta Papua, dan akhir dialogue itu dinyatakan bahwa komponen rakyat Papua yang belum dilibatkan ialah pihak TPN/OPM dan orang Papua di luar negeri (maksudnya di luar Tanah Papua), jadi dalam waktu singkat akan ada konsultasi dengan pihak Anda dan setelah itu adakan dilakukan dialogue dengan Jakarta.
  • Apa tanggapan TRWP?

Secretary-General Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami selalu mengikuti perkembangan di tanah air. Kami juga telah mengirim pasukan kami ke pertemuan dimaksud untuk memantui sejauh mana Indonesia bermain dan sejauh mana aspirasi bangsa Papua bermain. Dan kami punya informasi akurat dan langsung dari lapangan.

Perlu diingat beberapa hal, sebelum saya lanjutnya dengan pertanyaan Anda.
Pertama, bahwa TPN/OPM itu dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka sudah tidak berlaku. Tidak ada panglima TPN/OPM. Yang ada saat ini ialah TRWP dan OPM. Yang ada sekarang Panglima Revolusi TRWP, Gen. Mathias Wenda. Tidak ada organisasi TPN garis miring OPM, karena secara organisasi dan manajemen organisasi dua organisasi yang berbeda tidak bisa digaris-miring dan disebut sekaligus, karena keduanya organisasi yang terpisah dan disebut tanpa garis miring. Kalau Anda masih menyebutnya menggunakan garis miring (/), maka sama saja Anda menganggap TPN itu sama dengan OPM, atau OPM itu sama dengan TPN, atau OPM itu organisasi bersenjata, organisasi yang bergerilya. Ini sudah tidak berlaku. OPM tidak bergerilya, OPM berpolitik.

OPM saat ini berbasis di Port VIla, Vanuatu, di mana Andy Ayamiseba dan Dr. OPM Ottow Ondawame menjadi Koordinator. OPM saat ini dijalankan oleh para fungsionaris, dan dalam waktu depan akan dibentuk pengurus secara Organisasi dengan manajemen yang terstruktur dan modern agar OPM tidak dilihat sebagai angkatan bersenjata. Sebuah organisasi ialah organisasi, bukan angkatan. Sebuah angkatan bergerilya, tidak berorganisasi. Organisasi memiliki struktur organisasi sedangkan angkatan memiliki struktur komando lengkap dengan segala kulturnya. Ini saya sebut mengawali semua supaya para aktivis dan pegiat HAM serta politisi di Tanah Papua memahami perkembangan yang sedang terjadi, agar kita tidak terpagar dalam wacana dan pemikiran penjajah. TPN/OPM itu nama dan sebutan buatan NKRI. Nama dan sebutan buatan orang Papua ialah OPM dan TPN, di mana TPN kini telah berubah nama menjadi TRWP. TRWP tidak digarismiring dengan OPM, tetapi TRWP dan OPM, dua entitas yang terpisah dan berbeda.

Jadi, yang perlu diminta tanggapan ialah orang-orang OPM, bukan kami. Tergantung apakah OPM mau berdialogue dengan Indonesia? Tergantung apakah OPM mau bernasib sama dengan GAM? Itu pilihan dan jalan politik OPM, bukan TRWP. Lapangan kerja TRWP bukan di meja perundingan atau dialogue.

PMNews: Kami berterimakasih untuk penjelasan yang mencerahkan ini. Selanjutnya sesuai dengan jalan pikiran Pater Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo, terlihat jelas bahwa angkatan bersenjata juga mau dilibatkan untuk berdialogue, karena di situ disebutkan TPN/OPM, berarti baik organisasi politik maupun angkatan bersenjata keduanya mau dilibatkan.

TRWP: Itu namanya Pater Neles tidak paham tentang dunia. Dunia militer dan dunia politik sangat berbeda. Medan operasi politik dan gerilya sangat berbeda. Alat yang digunakan juga sangat berbeda. Visi misi juga berbeda. Bagaimana Seorang Pater Neles dan agen BIN Muridan S. Widjojo itu mau membodohi rakyat Papua? Rakyat Papua yang dulu dan sekarang sudah berbeda, sudah berganti generasi, sudah berpolitik di era pascamodern, sudah tahu siapa yang berpolitik dan siapa yang bergerilya.

Jangan disamaratakan, jangan juga bermental kolonialis. Pater Neles sebagai putra Papua dan Gembala Umat semestinya mengenal domba-dombanya secara jelas dan mengarahkan semua pihak sesuai jalur dan kapasitasnya. Jangan orang bergerilya dipaksa berpolitik. Lihat akibat dan nasib yang dialami Panglima kami Alm. General TRWP Kelly Kwalik. Itu nasib konyol, itu akibat dari mengajak orang bermain di lapangan yang salah. Sekali lagi, jangan korbankan nasib bangsa ini demi memperjuangkan idealisme berdasarkan studi-studi resolusi konflik yang tidak komprehensif dan tidak berpihak kepada pihak korban sebuah sejarah.

PMNews: Terimakasih. Tanggapan Bung ini mengandung banyak sekali hal yang perlu kami pertanyakan kembali. Tetapi kami batasi diri pada niat awal kami. Apakah tanggapan seperti ini berarti
TRWP dan secara khusus Gen. TRWP Mathias Wenda tidak akan terlibat dan dengan demikian tidak akan menerima tawaran Pater Neles dan rekannya agen BIN tadi?

TRWP: Anda sudah tahu lalu kenapa harus bertanya?

PMNews: Kami perlu penegasan langsung, singkat dan tegas.

TRWP: Singkat dan jelas: TRWP tidak berpolitik, tidak berdialogue dengan penjajah. General TRWP Mathias Wenda tidak terlibat dalam bujukan dan rayuan agen BIN itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan OPM terlibat di dalamnya, karena OPM sekarang berdiri sebagai organisasi yang terpisah dan terlepas dari TRWP.

PMNews: Tetapi Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 500 orang Papua dan mereka menginginkan dialogue.

TRWP: Rakyat Papua inginkan dialgoue, silahakan berdialogue. Tetapi ada garis yang jelas, angkatan bersenjata yang menentang penjajah dengan bergerilya jangan dipaksa berdialogue. Nanti kita rakyat Papua akan dianggap tidak tahu berpolitik dan tidak layak berorganisasi di era globalisasi ini. Kita harus tampil layak dan presentable di pentas politik global sebagai sebuah perjuangan yang modern. Perjuangan yang modern dan presentable itu pertama sekali ditunjukkan oleh pembedaan dan perbedaan yang jelas dan tegas disertai kebijakan dan langkah-langkah yang jelas dan tegas antara organisasi dan angkatan, antara yang bergerilya dengan yang berpolitik.

Orang Papua sekarang harus tahu, bahwa perjuangan meneruskan aspirasi senegap bangsa dan Tanah Papua sekarang ini sudah modern, sudah terpola dan terorganisir. OPM masih ada, terus berpolitik. Angkatan bersenjatanya masih ada, dan masih aktiv.

PMNews: Maksud kami menyebut jumlah orang tadi ialah untuk menunjukkan bahwa banyak orang Papua mau berdialogue. Karena itu kalau General Mathias Wenda menolak berdialogue, maka General Wenda bisa dianggap tidak sejalan dengan aspirasi bangsa Papua?

TRWP: Jangan membolak-balikkan fakta. Orang Papua itu mau merdeka. Bukan mau berdialogue. Kalau ada orang Papua yang menganggap atau percaya bahwa berdialogue itu merupakan jalan yang tepat untuk mencapai kemerdekaannya, maka silahkan berdialogue. Asal tujuannya tetap sama. Asal jangan kita ulangi Pepera itu menjadi Pepera II, yang nasibnya sama, yaitu mayoritas suara dipaksa untuk bergabung dengan NKRI.

Yang kami tegaskan di sini ialah bahwa tugas angkatan bersenjata yang bergerilya ialah mengangkat senjata dan menentang penjajah, bukan berdialogue. Kami mau membatasi diri kepada tugas dan tanggungjawab kami. Kami tidak mau mencampur-aduk urusan, seperti ajaran dan ajakan kolonial NKRI.

Kami hanya punya garis koordinasi dengan OPM sebagai organisasi politik perjuangan bangsa Papua, tetapi tidak dengan Konferensi atau Pater Neles Tebay atau agen BIN itu. Dalam posisi apapun, mereka tidak ada urusan dengan kami.

Sekali lagi, dinamika yang berkembang di tanah air silahkan diteruskan, tetapi tidak dengan demikian memaksa pihak lain terlibat tanpa ada kedudukan dan posisi yang jelas dalam struktur organisasi perjuangan bangsa ini. Dengan demikian kita tidak dinilai bermain di lapangan tanpa organisasi dan manajerial yang jelas. Tidak ada klub sepak bola yang bermain tanpa managerial dan organisasi yang jelas. Politik bangsa Papua itu selalu liar, tiba-tiba muncul ini dan tiba-tiba muncul itu, kemudian kita membiarkan bola liar itu bergulir sendiriian tanpa kita tahu siapa yang bertugas untuk apa di lapangan itu.

PMNews: Rupanya TRWP menuding Konferensi ini liar?

TRWP: Tidak liar. Konferensinya tidak liar. Yang liar bolanya. Politik bangsa Papua selalu melempar bola liar, ini yang penulis Papua selalu sebut sebagsai “politik buru-pungut”. Kita berburu, kita pungut, bukan kita politik tanam lalu pungut. Jadi, kita tidak tanam, kita tidak pelihara, tetapi kita tinggal ke hutan, ke danau, ke laut dan pungut, tanpa pernah kita tanam sagu, tanpa pernah kita piara ikan, tanpa pernah kita besarkan babi di hutan. Itu politik buru-pungut yang sudah lama kita sudah baca dari tulisan di PMNews sendiri. Karena itu, kalau ikan itu tidak terjaring, kalau babi hutan itu tidak tertangkap, maka mereka lari secara liar. Itu yang saya sebut bola liar.

Itu terjadi karena apa yang kita buru atau cita-cita kita tidak kita kendalikan di dalam organisasi dan manajemen pemecahan masalah bangsa dan Tanah Papua di dalam koridor hukum dan organisasi perjuangan secara jelas dan bermartabat. Kita main secara liar, melempar bola liar, lalu membiarkan bola itu mati secara liar.

Saya kasih contoh: Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 mengeluarkan banyak resolusi dengan mengundang keterlibatan banyak pihak. Tetapi apa yang terjadi? Kita biarkan bolah itu secara liar, yang bola itu dijemput oleh kolonial NKRI dan malah mereka yang memainkan bola itu.

PMNews: Penjelasan ini sangat jauh dan mendalam. Tetapi kami perlu tahu titik mana menunjukkan bahwa Konferensi Perdamaian barusan ini melemparkan bola liar tadi?

TRWP: Sudah jelas! Di situ disebutkan nama-nama orang yang terlibat di dalam Dialgoue dimaksud. Ada orang Papua, ada orang asing. Sekarang pertanyaannya, “Siapa yang ditugaskan melobi orang-orang yang disebutkan itu untuk terlibat?” Yang ditugaskan melobi orang-orang ini harus disebutkan secara jelas dan tegas di dalam Hasil Keputusan Konferensi dimaksud, bukan secara liar di luar konferensi. Jadi, setelah Konferensi itu berakhir, bukan lagi Neles Tebay dan agen BIN itu yang bermain, tetapi orang yang dimandatkan dari Konferensi itu yang mengambil-alih bola itu, dan memainkannya.
Sekarang saya tanya,
  1. “Siapa yang disuruh menindak-lanjuti hasil Konferensi itu?”
  2. “Apakah konferensi itu menganggap bahwa karena Pater Neles Tebay dan agen BIN itu yang mengorganisir konferensi itu maka mereka yang menindak-lanjuti?” Kalau begitu apa artinya konferensi itu?
  3. Kenapa konferensi ini sekali lagi melempar bola liar?
PMNews: Terimakasih. Kami kira ini cukup untuk saat ini. Sementara ini kami akhiri di sini. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari jawaban-jawaban di atas, tetapi kami akan tanyakan di lain kesempatan.

TRWP: Terimakasih. Mohon koreksi kata-kata dan kalimat yang salah, supaya jelas dibaca. MERDEKA HARGA MATI & HARGA DIRI BANGSA WEST PAPUA!

Silahkan Berdialogue tetapi Tentara Revolusi West Papua (bukan TPN/OPM) Tidak punya Kapasitas dan Tugas untuk Berdialogue di Meja Perundingan

- Tanggapan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Leut. Gen A. Tabi (Sec-General)
Bitang Kejora
Bitang KejoraMenanggapi perkembangan politik di Tanah Air dengan rancangan dan dana Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menyelenggarakan Dialogue Jakarta-West Papua yang dimotori kaum Papindo Pater Neles Tebay bersama agen BIN di LIPI, Muridan S., maka dengan ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Sekretaris Jenderal Leutenant General Amunggut Tabi setelah dikonfirmasi PMNwes Online menyatakan “Urusan Dialogue adalah urusan politik, TRWP tidak mengurus dialogue. Kami terbatas pada visi/misi organisasi, yaitu menentang penjajang dengan mengangkat senjata. Karena itu, kalau Pater Neles dan rekan sekerjanya Muridan mau berdialogue, maka silahkan lanjutkan, asal tidak memaksa, dan tidak meneror pihak yang tidak setuju dengan prakarsa BIN tersebut,” demikian kutipan wawancara PMNews dengan Sec-Gen TRWP.
Berikut petian wawancara selengkapnya,

Papua Merdeka News (Suara Papua Merdeka News – PMNews): Selamat Bung, selamat berjuang! Kami ada perlu tanya sedikit mengenai perkembangan politik di tanah air. Baru-baru ini ada Konferensi yang bertujuan mendorong Dialogue Jakarta Papua, dan akhir dialogue itu dinyatakan bahwa komponen rakyat Papua yang belum dilibatkan ialah pihak TPN/OPM dan orang Papua di luar negeri (maksudnya di luar Tanah Papua), jadi dalam waktu singkat akan ada konsultasi dengan pihak Anda dan setelah itu adakan dilakukan dialogue dengan Jakarta.
  • Apa tanggapan TRWP?

Secretary-General Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami selalu mengikuti perkembangan di tanah air. Kami juga telah mengirim pasukan kami ke pertemuan dimaksud untuk memantui sejauh mana Indonesia bermain dan sejauh mana aspirasi bangsa Papua bermain. Dan kami punya informasi akurat dan langsung dari lapangan.

Perlu diingat beberapa hal, sebelum saya lanjutnya dengan pertanyaan Anda.
Pertama, bahwa TPN/OPM itu dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka sudah tidak berlaku. Tidak ada panglima TPN/OPM. Yang ada saat ini ialah TRWP dan OPM. Yang ada sekarang Panglima Revolusi TRWP, Gen. Mathias Wenda. Tidak ada organisasi TPN garis miring OPM, karena secara organisasi dan manajemen organisasi dua organisasi yang berbeda tidak bisa digaris-miring dan disebut sekaligus, karena keduanya organisasi yang terpisah dan disebut tanpa garis miring. Kalau Anda masih menyebutnya menggunakan garis miring (/), maka sama saja Anda menganggap TPN itu sama dengan OPM, atau OPM itu sama dengan TPN, atau OPM itu organisasi bersenjata, organisasi yang bergerilya. Ini sudah tidak berlaku. OPM tidak bergerilya, OPM berpolitik.

OPM saat ini berbasis di Port VIla, Vanuatu, di mana Andy Ayamiseba dan Dr. OPM Ottow Ondawame menjadi Koordinator. OPM saat ini dijalankan oleh para fungsionaris, dan dalam waktu depan akan dibentuk pengurus secara Organisasi dengan manajemen yang terstruktur dan modern agar OPM tidak dilihat sebagai angkatan bersenjata. Sebuah organisasi ialah organisasi, bukan angkatan. Sebuah angkatan bergerilya, tidak berorganisasi. Organisasi memiliki struktur organisasi sedangkan angkatan memiliki struktur komando lengkap dengan segala kulturnya. Ini saya sebut mengawali semua supaya para aktivis dan pegiat HAM serta politisi di Tanah Papua memahami perkembangan yang sedang terjadi, agar kita tidak terpagar dalam wacana dan pemikiran penjajah. TPN/OPM itu nama dan sebutan buatan NKRI. Nama dan sebutan buatan orang Papua ialah OPM dan TPN, di mana TPN kini telah berubah nama menjadi TRWP. TRWP tidak digarismiring dengan OPM, tetapi TRWP dan OPM, dua entitas yang terpisah dan berbeda.

Jadi, yang perlu diminta tanggapan ialah orang-orang OPM, bukan kami. Tergantung apakah OPM mau berdialogue dengan Indonesia? Tergantung apakah OPM mau bernasib sama dengan GAM? Itu pilihan dan jalan politik OPM, bukan TRWP. Lapangan kerja TRWP bukan di meja perundingan atau dialogue.

PMNews: Kami berterimakasih untuk penjelasan yang mencerahkan ini. Selanjutnya sesuai dengan jalan pikiran Pater Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo, terlihat jelas bahwa angkatan bersenjata juga mau dilibatkan untuk berdialogue, karena di situ disebutkan TPN/OPM, berarti baik organisasi politik maupun angkatan bersenjata keduanya mau dilibatkan.

TRWP: Itu namanya Pater Neles tidak paham tentang dunia. Dunia militer dan dunia politik sangat berbeda. Medan operasi politik dan gerilya sangat berbeda. Alat yang digunakan juga sangat berbeda. Visi misi juga berbeda. Bagaimana Seorang Pater Neles dan agen BIN Muridan S. Widjojo itu mau membodohi rakyat Papua? Rakyat Papua yang dulu dan sekarang sudah berbeda, sudah berganti generasi, sudah berpolitik di era pascamodern, sudah tahu siapa yang berpolitik dan siapa yang bergerilya.

Jangan disamaratakan, jangan juga bermental kolonialis. Pater Neles sebagai putra Papua dan Gembala Umat semestinya mengenal domba-dombanya secara jelas dan mengarahkan semua pihak sesuai jalur dan kapasitasnya. Jangan orang bergerilya dipaksa berpolitik. Lihat akibat dan nasib yang dialami Panglima kami Alm. General TRWP Kelly Kwalik. Itu nasib konyol, itu akibat dari mengajak orang bermain di lapangan yang salah. Sekali lagi, jangan korbankan nasib bangsa ini demi memperjuangkan idealisme berdasarkan studi-studi resolusi konflik yang tidak komprehensif dan tidak berpihak kepada pihak korban sebuah sejarah.

PMNews: Terimakasih. Tanggapan Bung ini mengandung banyak sekali hal yang perlu kami pertanyakan kembali. Tetapi kami batasi diri pada niat awal kami. Apakah tanggapan seperti ini berarti
TRWP dan secara khusus Gen. TRWP Mathias Wenda tidak akan terlibat dan dengan demikian tidak akan menerima tawaran Pater Neles dan rekannya agen BIN tadi?

TRWP: Anda sudah tahu lalu kenapa harus bertanya?

PMNews: Kami perlu penegasan langsung, singkat dan tegas.

TRWP: Singkat dan jelas: TRWP tidak berpolitik, tidak berdialogue dengan penjajah. General TRWP Mathias Wenda tidak terlibat dalam bujukan dan rayuan agen BIN itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan OPM terlibat di dalamnya, karena OPM sekarang berdiri sebagai organisasi yang terpisah dan terlepas dari TRWP.

PMNews: Tetapi Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 500 orang Papua dan mereka menginginkan dialogue.

TRWP: Rakyat Papua inginkan dialgoue, silahakan berdialogue. Tetapi ada garis yang jelas, angkatan bersenjata yang menentang penjajah dengan bergerilya jangan dipaksa berdialogue. Nanti kita rakyat Papua akan dianggap tidak tahu berpolitik dan tidak layak berorganisasi di era globalisasi ini. Kita harus tampil layak dan presentable di pentas politik global sebagai sebuah perjuangan yang modern. Perjuangan yang modern dan presentable itu pertama sekali ditunjukkan oleh pembedaan dan perbedaan yang jelas dan tegas disertai kebijakan dan langkah-langkah yang jelas dan tegas antara organisasi dan angkatan, antara yang bergerilya dengan yang berpolitik.

Orang Papua sekarang harus tahu, bahwa perjuangan meneruskan aspirasi senegap bangsa dan Tanah Papua sekarang ini sudah modern, sudah terpola dan terorganisir. OPM masih ada, terus berpolitik. Angkatan bersenjatanya masih ada, dan masih aktiv.

PMNews: Maksud kami menyebut jumlah orang tadi ialah untuk menunjukkan bahwa banyak orang Papua mau berdialogue. Karena itu kalau General Mathias Wenda menolak berdialogue, maka General Wenda bisa dianggap tidak sejalan dengan aspirasi bangsa Papua?

TRWP: Jangan membolak-balikkan fakta. Orang Papua itu mau merdeka. Bukan mau berdialogue. Kalau ada orang Papua yang menganggap atau percaya bahwa berdialogue itu merupakan jalan yang tepat untuk mencapai kemerdekaannya, maka silahkan berdialogue. Asal tujuannya tetap sama. Asal jangan kita ulangi Pepera itu menjadi Pepera II, yang nasibnya sama, yaitu mayoritas suara dipaksa untuk bergabung dengan NKRI.

Yang kami tegaskan di sini ialah bahwa tugas angkatan bersenjata yang bergerilya ialah mengangkat senjata dan menentang penjajah, bukan berdialogue. Kami mau membatasi diri kepada tugas dan tanggungjawab kami. Kami tidak mau mencampur-aduk urusan, seperti ajaran dan ajakan kolonial NKRI.

Kami hanya punya garis koordinasi dengan OPM sebagai organisasi politik perjuangan bangsa Papua, tetapi tidak dengan Konferensi atau Pater Neles Tebay atau agen BIN itu. Dalam posisi apapun, mereka tidak ada urusan dengan kami.

Sekali lagi, dinamika yang berkembang di tanah air silahkan diteruskan, tetapi tidak dengan demikian memaksa pihak lain terlibat tanpa ada kedudukan dan posisi yang jelas dalam struktur organisasi perjuangan bangsa ini. Dengan demikian kita tidak dinilai bermain di lapangan tanpa organisasi dan manajerial yang jelas. Tidak ada klub sepak bola yang bermain tanpa managerial dan organisasi yang jelas. Politik bangsa Papua itu selalu liar, tiba-tiba muncul ini dan tiba-tiba muncul itu, kemudian kita membiarkan bola liar itu bergulir sendiriian tanpa kita tahu siapa yang bertugas untuk apa di lapangan itu.

PMNews: Rupanya TRWP menuding Konferensi ini liar?

TRWP: Tidak liar. Konferensinya tidak liar. Yang liar bolanya. Politik bangsa Papua selalu melempar bola liar, ini yang penulis Papua selalu sebut sebagsai “politik buru-pungut”. Kita berburu, kita pungut, bukan kita politik tanam lalu pungut. Jadi, kita tidak tanam, kita tidak pelihara, tetapi kita tinggal ke hutan, ke danau, ke laut dan pungut, tanpa pernah kita tanam sagu, tanpa pernah kita piara ikan, tanpa pernah kita besarkan babi di hutan. Itu politik buru-pungut yang sudah lama kita sudah baca dari tulisan di PMNews sendiri. Karena itu, kalau ikan itu tidak terjaring, kalau babi hutan itu tidak tertangkap, maka mereka lari secara liar. Itu yang saya sebut bola liar.

Itu terjadi karena apa yang kita buru atau cita-cita kita tidak kita kendalikan di dalam organisasi dan manajemen pemecahan masalah bangsa dan Tanah Papua di dalam koridor hukum dan organisasi perjuangan secara jelas dan bermartabat. Kita main secara liar, melempar bola liar, lalu membiarkan bola itu mati secara liar.

Saya kasih contoh: Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 mengeluarkan banyak resolusi dengan mengundang keterlibatan banyak pihak. Tetapi apa yang terjadi? Kita biarkan bolah itu secara liar, yang bola itu dijemput oleh kolonial NKRI dan malah mereka yang memainkan bola itu.

PMNews: Penjelasan ini sangat jauh dan mendalam. Tetapi kami perlu tahu titik mana menunjukkan bahwa Konferensi Perdamaian barusan ini melemparkan bola liar tadi?

TRWP: Sudah jelas! Di situ disebutkan nama-nama orang yang terlibat di dalam Dialgoue dimaksud. Ada orang Papua, ada orang asing. Sekarang pertanyaannya, “Siapa yang ditugaskan melobi orang-orang yang disebutkan itu untuk terlibat?” Yang ditugaskan melobi orang-orang ini harus disebutkan secara jelas dan tegas di dalam Hasil Keputusan Konferensi dimaksud, bukan secara liar di luar konferensi. Jadi, setelah Konferensi itu berakhir, bukan lagi Neles Tebay dan agen BIN itu yang bermain, tetapi orang yang dimandatkan dari Konferensi itu yang mengambil-alih bola itu, dan memainkannya.
Sekarang saya tanya,
  1. “Siapa yang disuruh menindak-lanjuti hasil Konferensi itu?”
  2. “Apakah konferensi itu menganggap bahwa karena Pater Neles Tebay dan agen BIN itu yang mengorganisir konferensi itu maka mereka yang menindak-lanjuti?” Kalau begitu apa artinya konferensi itu?
  3. Kenapa konferensi ini sekali lagi melempar bola liar?
PMNews: Terimakasih. Kami kira ini cukup untuk saat ini. Sementara ini kami akhiri di sini. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari jawaban-jawaban di atas, tetapi kami akan tanyakan di lain kesempatan.

TRWP: Terimakasih. Mohon koreksi kata-kata dan kalimat yang salah, supaya jelas dibaca. MERDEKA HARGA MATI & HARGA DIRI BANGSA WEST PAPUA!
Taun 2015 paga Yabu Egu Bogo Eti Arar Eruok Nen, Nininggi Ambimo Wonggo Kaok

Pedal-Pedal Yurak Mea Arar Ma Email : koteka@papuapost.com paga erogo bino nda, ambi kinil wotninaburak kalok wa...